Business

Wagub Fatmawati Rusdi Ajak Bea Cukai Dorong Ekspor Komoditas Unggulan Sulsel, Bahas Pula Penurunan DBH CHT dan Rokok Ilegal

Wakil Gubernur Sulawesi Selatan Fatmawati Rusdi mendorong kerja sama antara Pemerintah Provinsi Sulsel dan Kantor Wilayah Direktorat Jenderal Bea dan Cukai (DJBC) Sulawesi Bagian Selatan (Sulbagsel) untuk memperkuat ekspor komoditas unggulan daerah. Upaya itu mencakup pengembangan klaster komoditas, pendampingan usaha mikro, kecil, dan menengah (UMKM), serta perluasan akses ke pasar ekspor.

Hal tersebut disampaikan Fatmawati saat menerima Kepala Kanwil DJBC Sulbagsel, Martha Octavia, bersama jajarannya di Rumah Jabatan Wakil Gubernur Sulsel, Jalan Yusuf Dg Ngawing, Makassar, Kamis (12/11/2026).

Fatmawati menekankan pentingnya pendampingan agar pelaku UMKM memahami prosedur dan fasilitas ekspor. Menurutnya, potensi komoditas Sulsel sangat besar, tetapi belum sepenuhnya ditopang kapasitas pelaku usaha, akses pasar, dan sistem pengelolaan komoditas yang terintegrasi.

“Kami membutuhkan masukan dan pendampingan dari Bea Cukai, terutama bagaimana mendorong UMKM kita agar lebih memahami ekspor. Selama ini masih ada pelaku usaha yang menganggap ekspor itu rumit, mahal, dan menakutkan,” ujar Fatmawati.

Fatmawati mendorong pemetaan komoditas unggulan per klaster di setiap kabupaten dan kota. Komoditas yang dinilai berpeluang dikembangkan antara lain:

rumput laut,
ikan,
kopi,
cengkeh,
gula aren,
markisa.

Pengembangan klaster, menurutnya, perlu melibatkan koperasi, badan usaha milik daerah (BUMD), dan mitra usaha sebagai pengumpul sekaligus penghubung antara produk petani dan UMKM dengan pasar yang lebih luas. Dengan pola ini, komoditas diharapkan tidak hanya dijual mentah kepada perantara, tetapi diolah agar bernilai tambah dan lebih bermanfaat bagi masyarakat.

“Jangan sampai ketika panen, komoditas kita langsung dibeli oleh tengkulak dan dibawa keluar daerah. Kita ingin ada wadah yang mengumpulkan produk unggulan dari kabupaten dan kota sehingga petani dan pelaku usaha mendapatkan nilai tambah,” jelasnya.

Fatmawati juga menyoroti pencatatan asal barang dalam dokumen ekspor. Sejumlah komoditas produksi Sulsel disebut tercatat sebagai ekspor daerah lain karena dikirim lewat pelabuhan di Surabaya atau Jakarta. Kondisi ini perlu diperhatikan agar kontribusi Sulsel terhadap ekspor nasional tercatat lebih akurat. Penguatan logistik, termasuk kapal dengan rute langsung dan fasilitas penyimpanan dingin (cold storage), dinilai penting untuk menekan biaya pengiriman.

Martha Octavia menyatakan kesiapan Kanwil DJBC Sulbagsel mendukung pemerintah daerah melalui program Klinik Ekspor, edukasi kepabeanan, dan pendampingan UMKM di kabupaten dan kota. Ia menjelaskan bahwa kesiapan ekspor minimal harus memenuhi tiga aspek: kuantitas, kualitas, dan kontinuitas produk. Karena itu, pelaku usaha perlu didorong bekerja sama agar mampu memasok kebutuhan pasar ekspor secara berkelanjutan.

Bea Cukai juga membuka peluang fasilitasi kepabeanan bagi usaha dan investasi strategis, termasuk kemudahan impor mesin dan peralatan produksi sesuai ketentuan. Pelaku usaha pun dapat difasilitasi bertemu calon pembeli di luar negeri melalui jejaring perdagangan Indonesia.

Di luar ekspor, pertemuan itu membahas turunnya alokasi Dana Bagi Hasil Cukai Hasil Tembakau (DBH CHT) yang diterima Sulsel serta meningkatnya peredaran rokok ilegal. Fatmawati menyebut daerah juga menghadapi tantangan pengawasan rokok ilegal dan dampak kesehatan akibat konsumsi tembakau. Ia menilai formula pembagian DBH CHT perlu dievaluasi dengan mempertimbangkan beban daerah pemasaran dan konsumsi, bukan hanya daerah penghasil tembakau atau industri hasil tembakau.

“Ini menjadi perhatian kami karena daerah pemasaran juga menghadapi persoalan peredaran rokok ilegal dan dampak kesehatannya. Kami berharap ada evaluasi terhadap indikator pembagian DBHCHT agar kebutuhan daerah dapat diperhitungkan secara lebih proporsional,” ungkap Fatmawati.

Berdasarkan paparan jajaran Bea Cukai, penindakan rokok ilegal hingga November 2026 mencapai sekitar 125 juta hingga 130 juta batang, naik dari sekitar 40 juta batang pada tahun sebelumnya.

Pemprov Sulsel akan mendorong komunikasi dan koordinasi dengan pemerintah pusat dan DPR RI untuk membahas evaluasi formula DBH CHT. Fatmawati juga menilai pengembangan kembali Sentra Industri Hasil Tembakau (SIHT) di Kabupaten Soppeng dan rencana sentra serupa di Kabupaten Maros perlu mendapat perhatian, karena industri hasil tembakau yang legal dapat menciptakan aktivitas ekonomi produktif dan nilai tambah bagi daerah.

Sebagai tindak lanjut, Pemprov Sulsel berencana menggelar rapat koordinasi teknis bersama pemerintah kabupaten dan kota, Bea Cukai, serta pemangku kepentingan terkait. Rapat ini diharapkan menghasilkan langkah konkret untuk mengembangkan klaster komoditas ekspor, memperkuat pemberdayaan UMKM, dan meningkatkan pengawasan rokok ilegal.

Disqus Comments Loading...

Artikel Terbaru

Gubernur Andi Sudirman dan Ketua TP PKK Sulsel Salurkan Peralatan Usaha untuk 387 Pelaku UMKM

MAKASSAR, 16 November 2026 – Gubernur Sulawesi Selatan Andi Sudirman Sulaiman, didampingi Ketua TP PKK…

16 hours yang lalu

Jensen Huang Dikabarkan Mempertimbangkan Kembali Jadi CEO Nvidia, Hanya Beberapa Hari Setelah Mundur

Jensen Huang dilaporkan sedang mempertimbangkan untuk kembali memimpin Nvidia, hanya beberapa hari setelah mengundurkan diri…

21 hours yang lalu

Pemprov Sulsel Presentasikan Komitmen Keterbukaan Informasi di Uji Publik Monev KIP 2026, Tekankan Akuntabilitas kepada Masyarakat

Pemerintah Provinsi Sulawesi Selatan memaparkan strategi dan kebijakan keterbukaan informasi publik dalam Presentasi Uji Publik…

21 hours yang lalu

Diberhentikan PSSI, Michael Sianipar Sampaikan Empat Pesan untuk Persatuan Futsal Indonesia

Michael Victor Sianipar menyampaikan empat pesan setelah diberhentikan dari jabatan Ketua Umum Federasi Futsal Indonesia…

4 days yang lalu

Gubernur Andi Sudirman Resmikan Tanggul Pengendali Banjir Sungai Rongkong di Luwu Utara, Lindungi 6.000 Warga di Empat Desa

Gubernur Sulawesi Selatan Andi Sudirman Sulaiman meresmikan pembangunan tanggul pengendali banjir Sungai Rongkong di Desa…

4 days yang lalu

Gubernur Andi Sudirman Beri Bantuan Rp60 Juta bagi Empat Keluarga Korban Kebakaran di Sinjai Barat

Gubernur Sulawesi Selatan Andi Sudirman Sulaiman menyalurkan bantuan kemasyarakatan senilai Rp60 juta kepada empat keluarga…

4 days yang lalu