Politik

DPR Sahkan UU Perampasan Aset setelah 18 Tahun Mengendap, Ini 10 Pokok Pengaturannya

Dewan Perwakilan Rakyat (DPR) RI mengesahkan Rancangan Undang-Undang (RUU) Perampasan Aset Terkait Tindak Pidana Korupsi dan Tindak Pidana Lainnya menjadi undang-undang. Pengesahan dilakukan dalam Rapat Paripurna ke-13 Masa Sidang II Tahun Persidangan 2026-2027 di Gedung Nusantara I, Kompleks Parlemen, Senayan, Kamis (19/11/2026). Dengan keputusan ini, RUU yang telah 18 tahun bergulir di DPR itu akhirnya rampung.

Rapat dipimpin Ketua DPR Puan Maharani dan dihadiri Wakil Ketua DPR Sufmi Dasco Ahmad, Saan Mustopa, Cucun Ahmad Syamsurijal, serta Sari Yuliati.

Puan meminta persetujuan peserta rapat sebelum mengetuk palu.

“Apakah Rancangan Undang-Undang Perampasan Aset Terkait Tindak Pidana Korupsi dan Tindak Pidana Lainnya dapat disetujui dan disahkan menjadi undang-undang, setuju ya?,” kata Puan Maharani di Kompleks Parlemen Senayan, Jakarta, Kamis.

Ketua Komisi III DPR RI, Habiburokhman, menyebut RUU ini memuat setidaknya 10 pokok pengaturan. Salah satunya penanganan tindak pidana penipuan atau penggelapan yang memakai sarana teknologi informasi dan berdampak pada masyarakat luas, mencakup kasus investasi bodong hingga perdagangan saham bodong.

“Seperti investasi bodong, perdagangan saham bodong yang jumlah korbannya sangat banyak dan menanti keadilan,” kata dia.

Habiburokhman juga menyampaikan bahwa undang-undang ini menegaskan tetap berlakunya ancaman pidana bagi pelaku korupsi dan tindak pidana lainnya, termasuk pidana mati sesuai peraturan perundang-undangan. Selain itu, UU ini mengatur tugas dan kewenangan pengelolaan aset terkait tindak pidana oleh badan yang kompeten secara profesional dan akuntabel, mulai dari penyimpanan, pengamanan, pemeliharaan, pemanfaatan, penjualan, hingga pengembalian atau pelepasan aset.

10 Pokok Pengaturan
1. Judul, prinsip, dan asas hukum: perampasan aset harus menjamin efektivitas, proporsionalitas, akuntabilitas, dan perlindungan hak asasi manusia.

2. Ruang lingkup tindak pidana, jenis, nilai, dan kriteria aset: termasuk penipuan atau penggelapan berbasis teknologi informasi yang berdampak luas, seperti investasi bodong dan perdagangan saham bodong dengan korban sangat banyak.

3. Ancaman pidana tetap berlaku bagi pelaku korupsi dan tindak pidana lainnya, termasuk pidana mati sesuai ketentuan perundang-undangan.

4.Pembagian kewenangan yang jelas dalam hukum acara perampasan aset tanpa tuntutan pidana: penelusuran, penghentian transaksi, pemblokiran, penyitaan, pengajuan permohonan, pemeriksaan di sidang pengadilan, putusan, hingga pelaksanaan putusan.

5. Perlindungan pihak ketiga yang beriktikad baik, dengan tetap memberi beban pembuktian dan kesempatan yang cukup.

6. Pengembalian aset secara optimal kepada korban tindak pidana langsung, serta pemanfaatannya untuk kepentingan masyarakat banyak.

7. Pengelolaan aset oleh badan yang kompeten secara profesional dan akuntabel, dari penyimpanan, pengamanan, pemeliharaan, pemanfaatan, penjualan, hingga pengembalian atau pelepasan.

8. Pengawasan oleh badan independen terhadap mekanisme perampasan dan pengelolaan aset.

9. Pencegahan penyalahgunaan kekuasaan, agar perampasan aset tidak dijadikan sarana penyalahgunaan kewenangan oleh aparat penegak hukum.

10. Pemanfaatan teknologi dan sistem informasi dalam pengelolaan aset yang mengedepankan transparansi dan akuntabilitas.

Disqus Comments Loading...
Publikasi
Admin Post

Artikel Terbaru

Saat Tidur Nyenyak, Otak “Dibilas” Cairan Serebrospinal. Studi Baru: Suara “Pink Noise” Bisa Memperkuatnya

Selama kita tidur, otak melakukan proses pembersihan alami. Cairan bening bernama cairan serebrospinal (cerebrospinal fluid/CSF)…

12 hours yang lalu

Pemprov Sulsel Turun Langsung Nilai 10 Desa Calon Percontohan Desa Antikorupsi, Inspektur: Bukan Sekadar Predikat

Pemerintah Provinsi Sulawesi Selatan memverifikasi 10 desa yang diusulkan sebagai Percontohan Desa Antikorupsi lewat penilaian…

12 hours yang lalu

Wagub Fatmawati Rusdi Pimpin Upacara HKN ke-62 di Makassar, Dinkes Sulsel Paparkan Capaian CKG, TBC, hingga Rumah Sakit Regional

Wakil Gubernur Sulawesi Selatan Fatmawati Rusdi memimpin Upacara Peringatan Hari Kesehatan Nasional (HKN) ke-62 Tahun…

12 hours yang lalu

Pj Ketua DWP Sulsel Ikuti Seminar Nasional di Jakarta, DWP Pusat Minta Sapta Program Dijalankan Berkelanjutan

Penjabat (Pj) Ketua Dharma Wanita Persatuan (DWP) Provinsi Sulawesi Selatan, Andi Hikmawati Winarno, bersama pengurus…

2 days yang lalu

GTA VI Resmi Meluncur: Dunia Leonida Lebih Realistis, dengan Bahan Bakar Terbatas dan Polisi yang Lebih Tangguh

Setelah dinantikan bertahun-tahun, Grand Theft Auto VI (GTA VI) buatan Rockstar Games akhirnya dirilis. Menurut…

2 days yang lalu

Xi, Trump, dan Putin Dijadwalkan Gelar Pertemuan Trilateral Perdana di Shenzhen, Agenda Pembahasan Belum Pasti

SHENZHEN, 19 November 2026 – Presiden China Xi Jinping, Presiden Amerika Serikat Donald Trump, dan…

2 days yang lalu