Pemerintah Provinsi Sulawesi Selatan memverifikasi 10 desa yang diusulkan sebagai Percontohan Desa Antikorupsi lewat penilaian langsung di lapangan pada 12-16 November 2026. Verifikasi ini mengukur penerapan prinsip transparansi, akuntabilitas, dan integritas dalam penyelenggaraan pemerintahan desa.
Sebelum verifikasi lapangan, kesepuluh desa telah mendapat pendampingan intensif melalui lima kali monitoring dan evaluasi (monev) daring bersama Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK), untuk memperkuat kesiapan memenuhi indikator penilaian.
Empat Kelompok Kerja Penilai
Pemprov membagi tim penilai menjadi empat kelompok kerja yang melibatkan Inspektorat, Dinas Pemberdayaan Masyarakat dan Desa (PMD), serta Dinas Komunikasi, Informatika, Statistik, dan Persandian (Diskominfo SP) Sulsel.
Sepuluh Desa dari Sepuluh Kabupaten
Desa yang diverifikasi adalah:
Desa Mario, Kabupaten Wajo
Desa Temmappaduae, Kabupaten Maros
Desa Mallari, Kabupaten Bone
Desa Siddo, Kabupaten Barru
Desa Bonto Jai, Kabupaten Bantaeng
Desa Salohe, Kabupaten Sinjai
Desa Possi Tanah, Kabupaten Bulukumba
Desa Tabarano, Kabupaten Luwu Timur
Desa Baloli, Kabupaten Luwu Utara
Desa Topejawa, Kabupaten Takalar
Inspektur Provinsi Sulsel, Marwan Mansyur, menyampaikan sambutan tertulis yang dibacakan oleh masing-masing ketua tim penilai di desa yang dikunjungi. Ia menekankan pentingnya penguatan tata kelola pemerintahan desa. Menurutnya, desa kini menjadi ujung tombak pelayanan publik sekaligus pusat pembangunan, sehingga besarnya anggaran yang dikelola harus diimbangi sistem pencegahan dan pengawasan yang kuat agar tidak terjadi penyalahgunaan kewenangan.
“Oleh karena itu, Program Desa Antikorupsi tidak boleh dipandang sekadar pemenuhan syarat administratif demi meraih predikat tertentu. Lebih dari itu, ini adalah gerakan bersama untuk menumbuhkan budaya jujur dan berintegritas, mulai dari penyelenggara pemerintahan desa hingga seluruh elemen masyarakat,” pesan Marwan dalam sambutannya.
Marwan menegaskan bahwa keberhasilan program tidak hanya ditentukan oleh hasil penilaian, tetapi juga konsistensi pemerintah desa menjaga amanah setelah penilaian selesai. Kepala desa dan perangkatnya diminta menjadi teladan, Badan Permusyawaratan Desa (BPD) mengoptimalkan fungsi pengawasan, dan masyarakat berani melapor jika menemukan indikasi penyimpangan.
“Mari kita bangun desa tidak hanya sebagai pusat pertumbuhan ekonomi dan pembangunan, tetapi juga tempat tumbuhnya nilai kejujuran, integritas, dan keadilan bagi seluruh masyarakat,” ajaknya.
Penilaian tidak sebatas memeriksa dokumen fisik dan digital, tetapi juga mendengarkan pemaparan kepala desa dan mengecek kondisi di lapangan. Aspek yang diperiksa antara lain keterbukaan informasi APB Desa, pengelolaan BUMDes, mekanisme pengaduan masyarakat, dan transparansi penyaluran bantuan sosial.
Tim juga mewawancarai berbagai pihak, yakni perangkat desa, BPD, pengurus BUMDes, rekanan kegiatan desa, tokoh agama, tokoh adat, tokoh perempuan, tokoh pemuda, serta pegiat lembaga swadaya masyarakat (LSM) setempat.
Syarat Layak Percontohan
Menurut instrumen penilaian KPK, desa dengan nilai minimal 90, atau kategori AA berpredikat Istimewa, dapat dinyatakan layak menjadi Percontohan Desa Antikorupsi melalui rapat pleno. Penetapan itu disertai catatan evaluasi yang wajib ditindaklanjuti.
Pemprov Sulsel berharap kesepuluh desa memenuhi kriteria sekaligus menjadi contoh tata kelola pemerintahan desa yang transparan, akuntabel, dan berintegritas bagi desa-desa lain di Sulsel.
Dewan Perwakilan Rakyat (DPR) RI mengesahkan Rancangan Undang-Undang (RUU) Perampasan Aset Terkait Tindak Pidana Korupsi…
Selama kita tidur, otak melakukan proses pembersihan alami. Cairan bening bernama cairan serebrospinal (cerebrospinal fluid/CSF)…
Wakil Gubernur Sulawesi Selatan Fatmawati Rusdi memimpin Upacara Peringatan Hari Kesehatan Nasional (HKN) ke-62 Tahun…
Penjabat (Pj) Ketua Dharma Wanita Persatuan (DWP) Provinsi Sulawesi Selatan, Andi Hikmawati Winarno, bersama pengurus…
Setelah dinantikan bertahun-tahun, Grand Theft Auto VI (GTA VI) buatan Rockstar Games akhirnya dirilis. Menurut…
SHENZHEN, 19 November 2026 – Presiden China Xi Jinping, Presiden Amerika Serikat Donald Trump, dan…