Pemerintah Provinsi Sulawesi Selatan memaparkan strategi dan kebijakan keterbukaan informasi publik dalam Presentasi Uji Publik Monitoring dan Evaluasi (Monev) Keterbukaan Informasi Publik Tahun 2026. Kegiatan yang diselenggarakan Komisi Informasi Pusat itu berlangsung di Hotel Grand Mercure Kemayoran, Jakarta, Kamis (12/11/2026).
Pemprov Sulsel diwakili Penjabat Sekretaris Daerah Provinsi Sulsel, Andi Winarno Eka Putra, yang memaparkan komitmen, kebijakan, dan pelaksanaan keterbukaan informasi di lingkungan pemerintah daerah. Presentasi disampaikan di hadapan tiga panelis:
Ketua Bidang Strategi dan Riset Komisi Informasi Pusat, Joemarthine Chandra,
Sekretaris Jenderal Transparency International Indonesia, Dadang Trisasongko,
akademisi Emilia Bassar.
Dalam paparannya, Andi Winarno menyampaikan bahwa Pemprov Sulsel berkomitmen memperluas akses informasi publik lewat penguatan sistem komunikasi dan peningkatan mutu layanan informasi yang inklusif.
Salah satu langkahnya adalah menyediakan situs web PPID Sulsel sebagai pusat layanan informasi bagi seluruh PPID pelaksana di lingkup Pemprov. Pemprov juga memperhatikan aspek aksesibilitas agar penyandang disabilitas memperoleh kesempatan yang setara dalam mengakses informasi publik.
“Alhamdulillah hari ini kita bahagia karena mengikuti uji publik monev, kita di Sulsel Alhamdulillah sudah tiga kali mendapatkan predikat informatif dan kita tetap berkomitmen bagaimana informasi itu bisa terbuka khususnya untuk pelayanan di Sulawesi Selatan,” ucap Winarno.
Winarno menegaskan bahwa keterbukaan informasi adalah bagian dari pertanggungjawaban pemerintah kepada masyarakat, sehingga setiap program dan kegiatan pemerintah harus dapat diketahui publik.
“Apapun yang kita lakukan harus terpublish semua sebagai bentuk akuntabilitas kita ke masyarakat. Kita membangun masyarakat harus tahu dan tidak boleh ada yang disembunyikan. Apapun yang kita lakukan informasinya terdiseminasi ke masyarakat,” jelas Winarno.
Selain memperkuat sistem layanan, Pemprov Sulsel mendorong peningkatan kapasitas SDM pengelola informasi lewat kegiatan penguatan bagi PPID pelaksana di lingkup pemerintah provinsi dan kabupaten/kota. Pemprov juga meningkatkan literasi informasi masyarakat melalui edukasi keterbukaan informasi publik, yang dimaksimalkan melalui media sosial dan berbagai platform komunikasi lain.
Presentasi Uji Publik merupakan salah satu komponen penilaian akhir Monev Keterbukaan Informasi Publik 2026. Pada tiga penyelenggaraan sebelumnya, Pemprov Sulsel meraih predikat Informatif pada 2022, 2024, dan 2025. Pada 2023, Pemprov berada pada kategori Menuju Informatif.



