MAKASSAR, 21 November 2026 – Pemerintah Provinsi Sulawesi Selatan menetapkan Upah Minimum Provinsi (UMP) 2027 sebesar Rp4.233.913,25 per bulan. Angka itu naik 7,98 persen, atau Rp312.824,46, dibandingkan UMP 2026.
Penetapan diumumkan Sekretaris Daerah Provinsi Sulsel, Andi Winarno Eka Putra, yang mewakili Gubernur Andi Sudirman Sulaiman di Kantor Gubernur Sulsel, Jalan Urip Sumoharjo, Makassar, Sabtu (21/11/2026).
UMP 2027 ditetapkan melalui SK Gubernur Sulsel Nomor 1968/XI/TAHUN 2026 dan berlaku mulai 1 Januari 2027. Besaran tersebut terdiri atas upah pokok dan tunjangan tetap sesuai ketentuan. Penetapannya mengacu pada Undang-Undang Nomor 27 Tahun 2026 tentang Pelindungan Ketenagakerjaan dan Peraturan Pemerintah Nomor 49 Tahun 2025 tentang Perubahan Kedua atas PP Nomor 36 Tahun 2021 tentang Pengupahan. Prosesnya juga mempertimbangkan masukan dan rekomendasi Dewan Pengupahan Provinsi dan Lembaga Kerja Sama (LKS) Tripartit yang terdiri atas unsur pemerintah, akademisi, pengusaha, dan pekerja.
Andi Winarno menyebut upah minimum adalah instrumen penting kebijakan ketenagakerjaan. Kebijakan itu harus menjaga daya beli dan kesejahteraan pekerja, sekaligus memperhatikan keberlangsungan usaha, produktivitas, kesempatan kerja, dan iklim investasi.
“Penetapan upah minimum harus dilakukan secara cermat, berdasarkan data, melalui dialog, dan dengan mempertimbangkan kepentingan seluruh pihak secara proporsional,” kata Andi Winarno.
UMP 2027 juga berada di atas estimasi Kebutuhan Hidup Layak (KHL) Sulsel 2026 sebesar Rp3.915.118. Selisihnya Rp318.795,25 atau sekitar 8,14 persen.
Menurut Andi Winarno, kenaikan upah merupakan upaya memperkuat daya beli dan perlindungan kesejahteraan pekerja, tetapi perlu diimbangi peningkatan produktivitas, kompetensi, kualitas kerja, dan daya saing dunia usaha.
“Kenaikan upah yang berkelanjutan akan lebih kuat apabila ditopang oleh peningkatan produktivitas dan pertumbuhan ekonomi yang inklusif, sehingga manfaatnya dapat dirasakan oleh pekerja, pengusaha, dan masyarakat luas,” ujarnya.
Pemprov juga menetapkan UMSP 2027 untuk tiga sektor berdasarkan Klasifikasi Baku Lapangan Usaha Indonesia (KBLI):
Pertambangan, Energi, dan Kelistrikan: Rp4.293.995,04 per bulan.
Industri Pengolahan dan Ritel: Rp4.235.702,42 per bulan.
Aktivitas Jasa: Rp4.234.608,39 per bulan.
Penetapan UMSP mempertimbangkan sektor unggulan, kebutuhan keahlian, karakteristik dan risiko pekerjaan, serta tingkat kesulitan pekerjaan yang memerlukan keterampilan khusus. Andi Winarno berharap UMSP menciptakan standar pengupahan yang lebih adil dan proporsional sesuai karakteristik tiap sektor.
Upah minimum berlaku bagi pekerja atau buruh dengan masa kerja kurang dari satu tahun. Pekerja dengan masa kerja satu tahun atau lebih menerima upah sesuai struktur dan skala upah di perusahaan masing-masing. Pemprov mengingatkan seluruh perusahaan agar mematuhi ketentuan pengupahan, tidak membayar di bawah upah minimum, dan tidak menurunkan upah pekerja yang sebelumnya sudah di atas ketentuan minimum.
Kepala Dinas Tenaga Kerja dan Transmigrasi (Disnakertrans) Sulsel, Jayadi Nas, mengapresiasi proses penetapan yang melibatkan dialog pemerintah, pengusaha, dan perwakilan pekerja.
“Alhamdulillah, pengumuman penetapan UMP/UMSP Sulsel berjalan aman, tertib dan lancar,” ucapnya.
Menurut Jayadi, Gubernur menengahi perbedaan usulan pekerja dan pengusaha hingga tercapai keputusan yang dinilai proporsional. Dalam pembahasan, perwakilan pekerja mengusulkan angka pada kisaran 0,8 hingga 1, sedangkan pengusaha pada kisaran 0,5 hingga 0,6 dengan mempertimbangkan kondisi ekonomi global.
“Pak Gubernur sangat luar biasa dalam memediasi. Perjuangan dunia usaha berada di angka 0,5 sampai 0,6, sementara pihak pekerja mengusulkan 0,8 sampai 1. Menurut saya, angka yang diambil menjadi jalan tengah yang paling elegan,” kata Jayadi.
Jayadi menilai kenaikan UMP 2027 cukup signifikan dibandingkan tahun lalu, dan berharap keputusan ini menjaga keseimbangan antara kesejahteraan pekerja dan kemampuan dunia usaha mempertahankan bisnisnya.
Pemprov Sulsel akan terus memperkuat pengawasan pelaksanaan ketentuan pengupahan, meningkatkan koordinasi dengan pemerintah kabupaten/kota, serta mendukung peningkatan kualitas SDM dan perluasan kesempatan kerja.



