Badan Kepegawaian Daerah (BKD) Provinsi Sulawesi Selatan memberikan klarifikasi resmi menanggapi isu yang beredar luas di media sosial dan pesan berantai mengenai rencana “merumahkan” ribuan Pegawai Pemerintah dengan Perjanjian Kerja (PPPK) di lingkup Pemerintah Provinsi Sulawesi Selatan.
Kepala BKD Sulsel menegaskan bahwa hingga saat ini belum ada keputusan resmi atau kebijakan yang menetapkan adanya pemberhentian massal terhadap tenaga PPPK. Pernyataan ini dikeluarkan untuk meredam keresahan para pegawai dan memastikan bahwa seluruh proses kepegawaian tetap berjalan sesuai dengan regulasi yang berlaku.
“Belum ada keputusan. Evaluasi kinerja PPPK tetap dilakukan secara berkala dan jika ke depan diperlukan penyesuaian, maka yang terdampak adalah pegawai dengan kinerja rendah,” tegas Erwin Sodding, Kepala BKD Sulsel.
Poin-Poin Utama Klarifikasi BKD:
Melalui akun resmi media sosialnya, Pemerintah Provinsi Sulawesi Selatan menyampaikan bahwa saat ini fokus tetap pada evaluasi kinerja yang dilakukan secara rutin dan profesional.
Diharapkan untuk tetap tenang, fokus bekerja, dan tidak termakan oleh informasi yang belum jelas sumbernya. Evaluasi adalah bagian dari proses peningkatan mutu layanan publik di Sulawesi Selatan.
Peneliti Ahli Utama Pusat Riset Sistem Biota, Organisasi Riset Hayati dan Lingkungan, Badan Riset dan…
Rapat Dewan Gubernur (RDG) Bank Indonesia pada 17-18 November 2026 digelar saat nilai tukar rupiah…
MAKASSAR, 12 November 2026 – Pemerintah Provinsi Sulawesi Selatan menggelar konsultasi publik mengenai rencana pengadaan…
GOWA, Gubernur Sulawesi Selatan Andi Sudirman Sulaiman menghadiri Rapat Paripurna peringatan Hari Jadi ke-706 Kabupaten…
MAKASSAR, 16 November 2026 – Gubernur Sulawesi Selatan Andi Sudirman Sulaiman, didampingi Ketua TP PKK…
Jensen Huang dilaporkan sedang mempertimbangkan untuk kembali memimpin Nvidia, hanya beberapa hari setelah mengundurkan diri…