Kementerian Komunikasi dan Digital (Kemkomdigi) menegaskan bahwa kritik dan perbedaan pendapat yang disampaikan secara sah tidak otomatis menjadi sasaran penindakan di ruang digital. Menurut Kemkomdigi, penanganan konten difokuskan pada disinformasi dan ujaran kebencian yang memenuhi kriteria tertentu serta berpotensi mengganggu ketertiban umum.
Penegasan ini disampaikan bersamaan dengan terbitnya dua aturan baru: Keputusan Menteri (KM) Komunikasi dan Digital Nomor 127 dan Nomor 128 Tahun 2026. Keduanya menjadi pedoman pengawasan dan penanganan konten digital agar batasan dan mekanismenya lebih terperinci.
Sekretaris Ditjen Pengawasan Ruang Digital Kemkomdigi, Mediodecci Lustarini, menjelaskan pembagian peran kedua aturan itu di Jakarta Pusat, Senin (2/11/2026):
KM 127: mengatur batas waktu penanganan konten sebagai bentuk kepastian hukum
KM 128: memuat mekanisme pengawasan dan penanganan, termasuk kriteria konten yang dapat ditindak
Melalui KM 128, Kemkomdigi merinci kriteria konten yang masuk kategori disinformasi dan ujaran kebencian. Menurut Kemkomdigi, penanganan tidak didasarkan semata pada perbedaan pandangan, melainkan pada muatan dan potensi dampak konten. Kriterianya antara lain konten yang:
memuat informasi tidak sesuai fakta
mengandung upaya memecah persatuan
dapat mengakibatkan kerugian
berpotensi memicu konflik sosial
menimbulkan rasa takut
Mediodecci menegaskan bahwa kritik, perbedaan pendapat, dan ekspresi yang sah tidak serta-merta menjadi objek penindakan. Fokus penanganan, katanya, ada pada konten disinformasi dan ujaran kebencian yang memenuhi kriteria dalam KM 128.
Kemkomdigi juga menyatakan penanganan ini tidak menyasar produk jurnalistik yang dibuat oleh pers, termasuk liputan investigatif.
Lewat kedua aturan tersebut, Kemkomdigi menyatakan ingin memperjelas proses pengawasan konten sekaligus menjaga hak masyarakat untuk menyampaikan kritik, pendapat, dan aspirasi secara sah.
#Komdigi #RegulasiDigital #KebebasanBerpendapat #KritikYangSah #RuangSiberSehat #EtikaBermedsos
